Gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang baru berjalan tiga pekan kini berada di ambang kolaps menyusul kebuntuan negosiasi pembukaan kembali Selat Hormuz. Presiden AS Donald Trump menyatakan skeptisisme terhadap proposal Teheran yang menawarkan pembukaan jalur maritim tersebut dengan imbalan penundaan pembicaraan program nuklir. Kondisi ini memicu kekhawatiran global akan kembalinya konflik terbuka di kawasan Teluk yang dapat meluas ke negara tetangga.
Ketegangan di jalur logistik energi paling vital di dunia ini telah mendorong harga minyak mentah Brent melampaui USD 112 per barel pada akhir April 2026. Blokade laut yang diberlakukan AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran memaksa Teheran menyimpan cadangan minyak di tangki-tangki darurat di wilayah Ahvaz dan Asaluyeh. Gangguan distribusi ini berdampak langsung pada stabilitas pasokan energi dunia dan memicu inflasi di berbagai negara importir.
Di Washington, Menteri Keuangan Scott Bessent mengumumkan sanksi baru terhadap 35 entitas yang dituduh mengelola arsitektur perbankan bayangan Iran untuk membiayai operasi militer. Sementara itu, di Lebanon, kelompok Hezbollah dilaporkan terus melancarkan serangan drone FPV terhadap posisi pasukan Israel di wilayah selatan meskipun kesepakatan damai sementara telah ditandatangani. Amnesty International mencatat setidaknya 2.294 orang telah tewas di Lebanon sejak eskalasi besar dimulai pada Maret lalu.
Dampak geopolitik ini mulai menghantam ekonomi Indonesia dengan nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp 17.243 per dolar AS pada perdagangan Selasa (28/4). Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera melakukan mitigasi atas lonjakan harga BBM non-subsidi dan kelangkaan stok LPG di berbagai daerah. Di beberapa wilayah seperti Intan Jaya, Papua, harga minyak goreng dilaporkan telah menembus angka Rp 60.000 per liter akibat gangguan rantai pasok global.
Presiden Prabowo Subianto merespons situasi ini dengan memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka untuk memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Pemerintah berencana mengoptimalkan lifting minyak domestik dan mempercepat implementasi program B50 guna mengurangi ketergantungan pada impor solar. Selain itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang prinsip politik bebas aktif untuk menjaga kepentingan nasional di tengah fragmentasi tata kelola global.
