Dinamika geopolitik global kembali memanas pada pekan ini, dipicu oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas pasokan energi dunia, terutama terkait ancaman blokade di Selat Hormuz sebagai jalur vital logistik migas. Para pengamat memprediksi bahwa gangguan pada jalur ini dapat memicu kepanikan pasar global yang berdampak pada kedaulatan ekonomi banyak negara.
Di Indonesia, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan nasional di tengah persaingan kekuatan besar yang kian meruncing pada Rabu, 22 April 2026. Pemerintah diminta tetap konsisten memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif untuk menavigasi dampak konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun. Eskalasi ini dinilai telah melibatkan suplai persenjataan, teknologi, hingga personel dari berbagai negara pendukung di luar wilayah konflik.
Dampak ekonomi dari ketidakpastian ini mulai terasa dengan proyeksi harga minyak mentah yang berpotensi melonjak hingga kisaran US$150 hingga US$200 per barel jika terjadi blokade de facto. Selain Selat Hormuz, sorotan juga tertuju pada Selat Malaka sebagai urat nadi perdagangan energi yang menghubungkan Timur Tengah dengan Asia Timur. Sekitar 22 persen perdagangan dunia bergantung pada jalur laut sepanjang 900 kilometer ini, menjadikannya titik krusial dalam rantai pasok global.
Di sektor finansial, harga Bitcoin (BTC) dilaporkan mendekati level US$79.500 pada Rabu, 24 April 2026, sebagai respons terhadap dinamika pasar yang tidak menentu. Arus masuk dana institusional melalui produk spot Bitcoin ETF tetap solid dengan akumulasi mencapai US$57,95 miliar sepanjang pekan berjalan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran aset investor ke instrumen alternatif sebagai bentuk lindung nilai di tengah meningkatnya risiko geopolitik konvensional.
Merespons situasi tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan mengenai kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dampak tidak langsung dari krisis global. Institusi keamanan diminta mampu membaca risiko lebih awal guna memitigasi gangguan logistik dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Langkah antisipatif ini diambil karena krisis energi di tingkat global dapat bertransformasi menjadi beban langsung bagi biaya hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
