Konflik bersenjata di Sudan yang melibatkan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) kini resmi memasuki tahun keempat dengan eskalasi kekerasan yang meluas. Laporan investigasi terbaru dari BBC dan Center for Information Resilience (CIG) pada 27 April 2026 mengungkap dugaan keterlibatan tentara bayaran asal Kolombia yang dikerahkan untuk mendukung kelompok RSF. Para personel asing ini dilaporkan berperan sebagai pilot drone dan instruktur tempur di berbagai zona konflik strategis.

Penelusuran data intelijen melacak pergerakan lebih dari 50 tentara bayaran yang sempat ditempatkan di fasilitas pelatihan militer Ghayathi, Abu Dhabi, sebelum diberangkatkan ke Sudan. Keterlibatan aktor eksternal ini memperumit upaya perdamaian di tengah tuduhan pembantaian warga sipil di wilayah El-Fasher. Hingga saat ini, kelompok RSF terus membantah penggunaan pasukan asing dalam operasi militer mereka di wilayah Darfur.

Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF melaporkan kondisi kemanusiaan yang semakin kritis dengan 2.042 orang tewas akibat serangan terhadap fasilitas medis sejak awal tahun 2026. Serangan drone yang menyasar pasar, sekolah, dan rumah sakit dilaporkan telah menewaskan hampir 700 warga sipil dalam kuartal pertama tahun ini. Krisis kelaparan akut kini mengancam jutaan anak di negara bagian Kordofan dan Darfur akibat terputusnya jalur logistik bantuan.

International Organization for Migration (IOM) mencatat sekitar 4 juta warga mulai kembali ke wilayah Khartoum dan Aj Jazirah meskipun situasi keamanan belum stabil. Wakil Direktur Jenderal IOM, SungAh Lee, memperingatkan bahwa kepulangan pengungsi tersebut berisiko tinggi tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Layanan publik di sebagian besar kota besar dilaporkan hancur total akibat pertempuran artileri berat yang terus berlangsung.

Koordinator Kemanusiaan PBB, Denise Brown, mengkritik sikap komunitas internasional yang dinilai abai terhadap krisis di Sudan dibandingkan konflik global lainnya. Meskipun mencatat angka perpindahan penduduk terbesar di dunia, rencana respons kemanusiaan tahun 2026 dilaporkan masih mengalami kekurangan dana hingga puluhan juta dolar. PBB mendesak gencatan senjata segera guna mencegah genosida lebih lanjut di wilayah-wilayah yang terkepung.