Pemerintah Tiongkok secara resmi menanggapi wacana pemberian akses bebas terbang (blanket overflight) bagi militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan pada Jumat (17/4/2026) di Beijing bahwa kerja sama pertahanan antarnegara tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga atau mengganggu stabilitas regional yang telah terbangun.
Peringatan ini muncul menyusul proposal Washington kepada Jakarta yang bertujuan memperkuat kehadiran militer AS di kawasan Asia Tenggara sebagai bagian dari strategi penyeimbangan kekuatan. Beijing menilai manuver tersebut berpotensi menggerogoti perdamaian di bawah kerangka Piagam ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang selama ini menjadi landasan stabilitas kawasan.
Sementara itu, situasi di Timur Tengah semakin kritis akibat blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran yang kini meluas ke jalur perdagangan internasional. Laporan terbaru mencatat lalu lintas di Selat Hormuz anjlok drastis ke titik terendah, dengan hanya lima kapal yang melintas dalam periode 24 jam terakhir akibat risiko keamanan tinggi yang dipicu oleh konflik terbuka di kawasan tersebut.
Pengamat intelijen Ridwan Habib dalam seminar di Jakarta pada Rabu (15/4/2026) menyatakan bahwa posisi Indonesia kini berada di titik paling strategis namun sangat rentan terhadap ancaman asimetris. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat sinergi antarlembaga intelijen nasional seperti BIN, BAIS, dan BSSN guna mengantisipasi dampak langsung dari eskalasi persaingan kekuatan besar dunia.
Di sektor teknologi, Tiongkok terus memperkuat kemandirian domestik melalui peluncuran model kecerdasan buatan terbaru oleh DeepSeek yang dioptimalkan khusus untuk cip Huawei. Langkah ini dipandang sebagai respons strategis Beijing terhadap sanksi dan pembatasan teknologi Barat yang semakin ketat, sekaligus menandai babak baru dalam persaingan supremasi teknologi global antara Washington dan Beijing.
