Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan, Francois Wu, mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa nasib Taiwan akan dijadikan agenda tawar-menawar dalam pertemuan mendatang antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dijadwalkan berlangsung di Beijing pada 14-15 Mei 2026, setelah sempat tertunda dari jadwal semula pada Maret akibat eskalasi konflik di Iran. Taipei kini berupaya keras memastikan posisi mereka tidak dikorbankan demi kesepakatan bisnis atau komitmen pembelian energi antara kedua negara adidaya tersebut.
Ketegangan di Selat Taiwan semakin meningkat seiring dengan langkah militer China yang hampir setiap hari melakukan provokasi di zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) Taiwan. Menanggapi potensi blokade energi oleh Beijing, militer Taiwan baru saja menggelar latihan pertahanan skala besar untuk mengamankan jalur pasokan pangan dan energi nasional. Langkah ini diambil setelah China memberlakukan kontrol ekspor besar-besaran terhadap mineral kritis dan logam tanah jarang yang memukul rantai pasok teknologi global sejak tahun lalu.
Di sisi lain, kondisi geopolitik global masih dibayangi oleh perang antara koalisi AS-Israel melawan Iran yang telah memasuki minggu kelima. Penutupan Selat Hormuz oleh Teheran telah memicu lonjakan harga minyak mentah Brent hingga menyentuh angka 120 dolar AS per barel, yang berdampak pada inflasi global yang signifikan. Krisis energi ini memaksa banyak negara, termasuk Taiwan, untuk beralih kembali ke penggunaan batu bara guna menjaga stabilitas pasokan listrik domestik di tengah gangguan pasar gas alam cair (LNG).
Gedung Putih menyatakan bahwa kunjungan Trump ke Beijing diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan positif, terutama terkait akses mineral penting dan stabilisasi pasar energi. Namun, bagi Taipei, ketidakpastian mengenai komitmen AS terhadap Taiwan Relations Act menjadi isu krusial di tengah perubahan konstelasi global. Analis memprediksi bahwa Xi Jinping akan menggunakan momentum krisis Timur Tengah ini untuk menekan Washington agar mengubah sikap resminya terhadap kedaulatan Taiwan sebagai syarat normalisasi hubungan dagang.
